Read This Post

PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) PENGADAAN BARANG-BARANG SUCAD HAR STL/GENSET RADAR DAN PUSOPS HANUDNAS TW. III TA. 2012

BERITA ACARA
Nomor :  BAPP/        /RKS/VII/2012

                                                                           Tentang

PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING) PENGADAAN BARANG-BARANG
SUCAD HAR STL/GENSET RADAR  DAN PUSOPS HANUDNAS TW. III TA. 2012
  

1.         Pada hari Senin tanggal Sembilan Juli dua ribu dua belas  dimulai pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang ops room Depohar 50, kami  yang bertanda tangan di bawah ini, selaku kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Depohar 50 dan peserta pelelangan sebanyak empat peserta, telah melaksanakan  penjelasan tentang rencana kerja dan syarat-syarat untuk pengadaan barang-barang Har STL/Genset Radar dan Pusops Hanudnas Tw. III
TA. 2012 dengan hasil sebagai berikut :

a.         Susunan acara.

1)            Metode pemilihan.
2)            Cara penyampaian dokumen penawaran.
3)            Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran.
4)            Pembukaan dokumen penawaran.
5)            Metode evaluasi.
6)            Hal-hal yang menggugurkan penawaran.
7)            Jenis kontrak yang akan digunakan.
8)            Ketentuan tentang penyesuaian harga.
9)            Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha
mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
10)         Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan
jaminan.
11)         Tanya jawab.
12)         Kesimpulan
13)         Penutup

b.         Metode pemilihan penyedia barang/jasa

1)         Metode pemilihan penyedia barang/jasa adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi.

2)       Prosedur pemilihan penyedia jasa desngan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi meliputi :

a)        Pengumuman pascakualifikasi.
b)        Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
c)         Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).
d)         Pemasukan dokumen penawaran.
e)        Pembukaan nokumen penawaran.
f)             Evaluasi penawaran.
g)            Evaluasi kualifikasi.
h)           Pembuktian kualifikasi.
i)             Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan.
j)             Penetapan pemenang.
k)            Pengumuman pemenang.
l)             Masa sanggah.
m)          Sanggahan banding (apabila diperlukan).
n)           Penunjukan penyedia barang/jasa.

            c.         Metode penyampaian dokumen penawaran,
                       
1)         Metode penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan kedalam satu sampul tertutup kepada Panitia pengadaan/pejabat pengadaan, dengan ketentuan sbb :

a)            Dokumen penawaran terdiri dari :

                                                                i.          Penawaran administrasi;
                                                               ii.          Penawaran teknis;
                                                                iii.        Penawaran harga; dan
                                                               iv.        Dokumen Isian Kualifikasi.

b)            Peserta memasukkan Dokumen Penawaran asli dan salinannya kedalam 2 (dua ) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul untuk menjaga kerahasiaanya.

c)            Dokumen Penawaran  dimasukkan dalam Sampul penutup dan ditulis “DOKUMEN PENAWARAN”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam LDP.

d)            Bila sampul Dokumen Penawaran tidak di rekat, Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran

e)            Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP, dan Pokja ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.

f)             Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.

g)            Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan kedalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.

h)            Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen Penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

i)              Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN”, atau “PENAMBAHAN”, tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

                                         
            d.         Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran, adalah :

1)            Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran
dan harga penawaran;
2)            Jaminan Penawaran asli;
3)            Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima
kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
4)            Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila ada);
5)            Dokumen penawaran teknis;
6)            Dokumen Isian Kualifikasi; dan
7)            Dokumen lain yang dipersyaratkan.

e.         Pembukaan dokumen penawaran, dilaksanakan sejak batas akir pemasukan penawaran, yaitu :

                        Hari         : Senin
Tanggal   : 16 Juli 2012
Pukul       :  13.15 Wib
Tempat   : Ops room Depohar 50


f.     Metode evaluasi

         Penawaran menggunakan sistem gugur yaitu evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses penilaian sebagai berikut :

         1)      Evaluasi administrasi, dilakukan dengan ketentuan sbb :

a)             Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
tidak terlambat.
b)             Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan
keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
c)             Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
Memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.

                     2)      Evaluasi teknis, dilakukan dengan ketentuan sbb :

a)              Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
b)              Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
c)              Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis
dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan  dalam Dokumen Pengadaan.
d)              Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu
memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.

3)      Evaluasi harga :
Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang  pokok atau penting, dengan ketentuan :

a)               Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
b)               Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar
urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. 
c)                Total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS :

i.       apabila total harga penawaran atau  penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
ii.     apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

d)      Harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;

e)     Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dila-kukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya  dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

f)      Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai be-rikut :
i.   klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
ii.    klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di-bawah 80% (delapan puluh perseratus)HPS dengan ketentuan :

aa.       apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelak-sanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
bb.     apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawar-annya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

g)      Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

h)     Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga pe-nawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

i)        Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

j)     Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekong-kolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk me-menangkan salah satu peserta, maka :

i.     peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
ii.     anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
iii.    proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
iv.   apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

                      4)       Evaluasi kualifikasi.  


a)            Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
b)            Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
c)            Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
d)            Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.
e)            Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.
f)             Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

5)         Pembuktian kualifikasi

 a)       Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi
 persyaratan  kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
b)       Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.
c)        Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
d)        Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
e)        Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.


2.        Hal-hal yang menggugurkan penawaran.
           Hal-hal yang menggugurkan penawaran adalah sebagai berikut :

a.            Penyedia barang/jasa terlambat memasukkan penawaran.
b.            Penawaran tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
c.            Tidak ada tanda tangan dalam surat penawaran.
d.            Jangka waktu berlakunya penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
e.            Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi jangka awaktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
f.             Tidak ada tanggal dalam surat penawaran.
g.            Masa berlaku jaminan penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
h.            Nilai jaminan penawaran kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
i.              Paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan yang dilelang.
j.              Nilai total harga penawaran melebihi nilai total HPS.
k.            Harga penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas.
l.              Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan adanya pemalsuan data.

3.       Jenis kontrak yang akan digunakan.

            Jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak lumsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa  atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan untuk penyesuaian harga, semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia batang/jasa, total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

4.       Ketentuan tentang penyesuaian harga.
            Penyesuaian harga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan BPS.

5.         Ketentuan dan cara subkontrak.

a.            Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

b.     Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat :

1)            penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
2)            dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
3)            bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
4)            membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.


6.         Besaran, masa berlaku dan penjamin  yang dapat mengeluarkan jaminan.
                     
a.          Surat Jaminan Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1)            diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
2)            Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
3)            nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam  Jaminan Penawaran;
4)            besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP yaitu sebesar 3 % dari total HPS.
5)            besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
6)            nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;
7)            paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
8)            Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
9)            Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus  ditulis atas nama perusahaan kemitraan.
10)         Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
11)         Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang.
12)         Jaminan penawaran akan disita apabila :

a)        peserta terlibat KKN;
b)      calon pemenang  dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS;
c)     calon pemenang  dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klari-fikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
d)     calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.

b.         Jaminan Pelaksanaan.
 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1)         diterbitkan oleh Bank Umum pemerintah (BI, BRI, BNI, Mandiri dan BTN);
2)          masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatangan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
3)            nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
4)            besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan yaitu sebesar 5% dari nilai total HPS;
5)            besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
6)            nama PPK yang menerima Jaminan pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan;
7)            paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
8)            Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
9)         Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/ KSO) harus  ditulis atas nama kemitraan;
10)        memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.

7.       Tanya jawab.
            Pertanyaan dari CV. Taufik : “Apakah barang bias dikirim secara bertahap?”
            Jawaban dari Pokja ULP : “ Penyedia barang/jasa dapat mengirimkan barang secara bertahap, asalkan jangka waktu pengiriman barang seluruhnya tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam kontrak, karena kalau melebihi batas waktu, akan dikenakan denda keterlambatan. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah :

a.         1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

b.         1/1000 dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
           
8.         Kesimpulan
Berdasarkan uraian/penjelasan RKS oleh Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dan tanya jawab dengan para peserta maka dapat disimpulkan bahwa para peserta telah memahami sepenuhnya tentang persyaratan-persyaratan yang dikehendaki oleh
Depohar 50.

9.         Penutup

Demikian berita acara penjelasan RKS dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Do Your Best, Share Our Article

Related Posts